22 Agustus 2017

Turki Tertarik Kerja Sama Garap N219 untuk Pasar Afrika

22 Agustus 2017


Pesawat terbang N-219 (photo : Otonomi)

Jakarta - Turkish Aerospace Industries, industri pesawat terbang asal turki berminat menjalin kerja sama produksi dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) membuat pesawat N219. Kerja sama produksi antara PTDI dengan Turkish Aerospace Industries dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar di Afrika.

"Turkish Aerospace Industries tertarik kerja sama. Ingin join dengan kita, produksi di mereka dan dijual di Afrika umpamanya," ujar Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Kerja sama produksi ini dilakukan untuk melebarkan penjualan pesawat N219 ke luar negeri. Pasalnya, jika diproduksi di Bandung, pengiriman pesawat N219 tidak ekonomis.

"Secara logistik kalau saya bikin pesawat di Bandung dan customer di Afrika pesawatnya kan kecil, mau diterbangkan secara logistik enggak memungkinkan. Kalau pakai kapal laut butuh waktu lama, paling bagus kita assembly dekat Afrika supaya deliver langsung dari situ," tutur Arie.


Pesawat terbang N-219 (photo : Republika)

Arie menambahkan, dengan demikian pasar pesawat buatan PTDI, khususnya N219 bisa semakin luas dan diminati banyak negara di dunia.

"Jadi lebih kepada regional marketing dan regional logistiknya lebih memungkinkan, daripada membuat di sini dan mengirim ke seluruh dunia," kata Arie. 

Sebelumnya perusahaan Turki, FNSS, juga bekerja sama dengan PT Pindad (Persero) membuat medium tank bernama MT Kaplan. Tank ini mampu melesat hingga 70 kilometer (km) per jam dengan jarak tempuh maksimal sekali jalan 450 km. Medium tank ini juga dilengkapi dengan meriam dengan kaliber 105 mm yang diadopsi dari Cockerill Maintenance & Ingenierie SA Defense dari Belgia dan 7.62 mm Coaxial Machine Gun.

(Detik)

Drone yang Ditemukan Ternyata Target Uji Misil Starstreak

22 Agustus 2017


Drone Banshee yang terkena tembakan misil Starstreak namun tidak telak (photo : SindoNews) 

Drone yang Ditemukan di Pantai Ternyata Milik Inggris

GARUT - Pesawat tanpa awak yang ditemukan warga Desa Purbayani Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut ternyata milik negara Inggris. Drone itu jatuh ke laut saat dilaksanakan uji coba misil Starstreak bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lapan), dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, uji coba misil Starstreak dan drone Banshee yang merupakan pesawat tanpa awak, berlangsung di Landasan TNI AU Kampung Pangawaren, Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupateb Garut pada Sabtu (19/8/2017) sekitar pukul 06.00 WIB.

Sebanyak 10 Starstreak milik Inggris rencananya diuji coba. Kegiatan yang dipimpin oleh Letkol Cpl Sujoko (Koordinator dari Menhan RI) dan Elan dari PT LEN, selaku koordinator lapangan itu, diikuti 70 orang, termasuk 13 ahli dari Inggris.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Danpusen Arhanud Kodiklat TNI AD Brigjen TNI Nurcahyanto, Dirpalad Brigjen TNI Sigid, Kapuslaik Baranahan Kemhan Laksamana TNI Edi, Waaspam Kasad Kolonel Kav Steve P, Dirma Ditjen kuad Han Kemhan Kol Cpl U Sumarsono, Waasops Kasad Kolonel Kav A Purboyo.

Kadislitbangad diwakilkan Pa Ahli Matum Kol Arh Budi Suharto, Dirbinsen Pusen Arhanud Kodiklat TNI AD Kol Arh Glasisus P, Atase pertahanan Inggris di Indonesia Natsaha Danyauno, Kepala Balai Lapan Cikelet R Lingga, dan lain-lain.


Baterai misil Starstreak TNI AD (photo : IMF)

Sekitar pukul 09.00 WIB, dilaksanakan penerbangan pesawat drone Banshee yg akan digunakan untuk sasaran Startstreak. Kemudian pada 09.30 WIB, dilakukan tembakan pertama misil Starstreak terhadap drone Banshee 4534 yang dijadikan sasaran dengan jarak sasaran 2,1 km. Jarak waktu tembak 4 detik dari landasan. Namun hasilnya, tembakan itu meleset.

Selanjutnya pada 10.50 Wib dilaksanakan tembakan kedua. Uji coba kedua ini pun gagal, tembakan Starstreak tak mengenai sasaran. Kegiatan uji coba Starstreak tidak dilanjutkan karena dua kali tembakan tidak tepat sasaran. Sehingga sisa delapan roket batal diuji coba.

"Jadi benar drone itu bagian dari kegiatan uji coba misil Starstreak yang dilaksanakan oleh Kemhan dan Lapan. Saat ini, drone yang ditemukan warga sudh diambil oleh pihak Kemhan," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus, Senin (21/8/2017). 

(SindoNews)

Rafael Targets Australian Partner for SPIKE Missile Production

22 Agustus 2017


35mm turret + SPIKE missile (photo : Defense Update)

Israeli company Rafael Advanced Defense Systems is close to selecting an SME to partner with in Australia as it promotes the SPIKE LR II multi-purpose missile for the LAND 400 Phase 2 Combat Reconnaissance Vehicle.

Rafael started working out of an office in Melbourne near Victoria Barracks two weeks ago, and plans to officially launch its new Australian presence in November.

The company did have an office in Canberra that closed a number of years ago, but it has since identified opportunities that it wants to pursue in the Australian market.

“We do understand that we have to do it hand in hand with local industry,” Moshe Elazar, head of Rafael’s Land & Naval Systems Division, told Australian Defence Business Review.

“We have to bring here significant work, not just manufacturing but we have to bring here development; we have to bring here jobs that involve careers, that involve engineers and scientists. We are seeking partners that will enable us to do an ongoing development of our products.”

The initial focus for Rafael in Australia is the SPIKE LR II precision-guided missile, which is a new-generation version of the SPIKE family that can be fired from vehicles, helicopters, ships and ground-based launchers.

The company intends to establish a facility in Australia that would manufacture, integrate and test the missile.

SPIKE missiles are currently being produced in eight different countries, demonstrating that Rafael has a lot of experience when it comes to technology transfer, Elazar said, speaking in Melbourne on Monday.

Meanwhile, Rafael is also offering remote weapon stations for the Infantry Fighting Vehicle that is set to be acquired under LAND 400 Phase 3.

And for LAND 19 Phase 7B, the company is proposing to pair the AMRAAM with the Tamir interceptor missile, which it produces with Raytheon.

(ADBR)

Air Traffic Control System in Need of Upgrade, Says RMAF Chief

22 Agustus 2017


RMAF air traffic control (photo : mcwood75)

KUALA LUMPUR — The existing air traffic control system operated by the Royal Malaysian Air Force (RMAF) needs to be upgraded to better manage the country’s airspace which is expected to become more congested in the coming years, says RMAF chief General Datuk Seri Affendi Buang.

“I can foresee that in the next 10 years our airspace will be crowded as is the case in the United States and Europe right now... very crowded, and this requires more stringent air traffic rules.

“Therefore, our (RMAF’s) existing airspace control system must be upgraded to provide safe and efficient air transport regulations,” he told reporters after launching the National Transformation 2050 (Defence) (TN50D) dialogue at the Kuala Lumpur Air Base here, today.

With regard to TN50D, he hoped that RMAF’s professionalism could be enhanced in the context of human resource capabilities and welfare.

“It’s important for RMAF personnel to be more committed, motivated and be part of a caring society,” he said.

Earlier, during the dialogue, Affendi said TN50D was a good effort to shape a more secure future for Malaysia in the next 30 years.

He said TN50D also complemented the five main thrusts of the Defence Ministry introduced by Defence Minister Datuk Seri Hishammuddin Hussein, namely preparedness of assets, national security, welfare of current and veteran servicemen, defence diplomacy and transformation of the National Service Training Programme.

The dialogue today was attended by some 500 RMAF officers and personnel.

(MalayMail)

BPPT : TNI AU Butuh 11 Satuan Drone MALE

22 Agustus 2017


Dalam kajian BPPT, TNI AU membutuhkan 11 pangkalan drone, dimana setiap pangkalan terdiri dari 3 unit done MALE (photo : cio)

2022, Indonesia akan Punya Drone Canggih Buatan Dalam Negeri

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menargetkan Indonesia memiliki pesawat nir awak atau drone mata-mata ketahanan tinggi buatan dalam negeri pada 2022. Hal tersebut sesuai dengan target Program Pengembangan Drone Medium Altitude Long Endurance (MALE) Nasional yang saat ini sedang dikembangkan.

"Kita harapkan mulai 2020-2022 proses sertifikasi. termasuk uji terbang. Diharapkan 2022 bisa produksi," ucap Wahyu Widodo Pandoe, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT saat ditemui di Gedung BPPT pada Senin, 21 Agustus 2017.

Program pengembangan Drone MALE ini akan dilakukan sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia dan dilakukan di dalam negeri dengan segala sumberdaya yang ada. Untuk merealisasikannya, BPPT membentuk konsorsium dengan Kementerian Pertahanan dan TNI AU sebagai pengguna, ITB sebagai mitra perguruan tinggi, PT Dirgantara Indonesia sebagai mitra industri pembuatan pesawat, serta PT LEN Persero yang akan mengembangkan sistem kendali dan muatan.

Drone MALE ini akan memiliki jangkauan jelajah operasi 5000 kilometer non-stop dengan ketahanan terbang tinggi selama 24 jam, siang dan malam. Dengan kemampuan tersebut, Drone MALE akan digunakan untuk membantu Kementerian Pertahanan. Wahyu mengatakan drone MALE bisa dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Udara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan kajian awal BPPT, TNI AU membutuhkan 33 drone untuk menjaga pertahanan negara.  Diperkirakan satu pangkalan drone membutuhkan 3 unit drone yang terdiri atas 1 unit operasional, 1 unit standby, dan 1 unit perawatan. Ditargetkan Indonesia memiliki 11 pangkalan drone untuk melakukan kegiatan mata-mata mengawasi udara di perbatasan Indonesia.

Program pengembangan drone MALE tengah dalam tahap Proof of Concept (PoC). Pada 2018 drone MALE akan memasuki tahap manufacturing prototype termasuk pengadaan komponen flight control system, dan memasuki uji terbang pada tahun 2019. Proses kegiatan pada tahun 2018-2019 tersebut rencananya akan dibiayai oleh BPPT dan Kementerian Pertahanan.

Program pengembangan Drone MALE sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak 2015. Pada tahun itu drone MALE berada pada tahap desain dan masuk tahap preliminary design pada 2016.

Total proses pengembangan drone MALE membutuhkan tujuh tahun hingga dapat digunakan pada 2022. 

Wahyu mengatakan bahwa waktu proses drone tersebut wajar, dan tidak tergolong lama. "Desain memang butuh panjang, tidak bisa setahun," ujarnya. "Waktu kita sebetulnya luar biasa cepat jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Turki yang sampai 9 tahun."

(Tempo)

21 Agustus 2017

Russia to Deliver Ka-32 Multirole Helicopters to Thailand and Turkey for First Time

21 Agustus 2017


Kamov Ka-32A11VS multirole helicopters (photo : RIA Novosti)

KUMERTAU/TASS/ - Eight Kamov Ka-32A11VS multirole helicopters will be delivered to Thailand and Turkey for the first time, Russian Helicopters rotocraft manufacturer said on Friday.

"By now, Russian Helicopters Group has signed contracts for the delivery of another eight helicopters of this type [Ka-32A11VS] abroad. Under the contracts signed, the Ka-32 will be delivered to Thailand and Turkey," the rotocraft producer said, without specifying the timeframe.

The Ka-32A11VS medium multirole helicopter with a coaxial rotor system is designed to accomplish special search and rescue operations and high-altitude assembly works, carry out fire-fighting missions and transport cargoes inside the fuselage and externally suspended, evacuate injured persons, conduct patrols and provide support for special services.

"The Ka-32 is rightly called one of our ‘bestsellers’ thanks to its unique flight characteristics and wide capabilities. We are proud to note that the circle of operators of this model will expand soon," Russian Helicopters First Deputy CEO Sergei Fomin said.

Ka-32A1VS helicopters are operational in Russia, Canada, Spain, Portugal, Switzerland, China, South Korea, Indonesia and other countries. The helicopter is produced by the Kumertau Aviation Enterprise founded in 1962 on the basis of the Kumertau repair and mechanical factory.

(TASS)

New Research with Chemring to Protect Defence Aircraft

21 Agustus 2017


A RAAF F/A-18F Super Hornet releasing flares. (photo : Defence)

New Research Protect Defence Aircraft

Minister for Defence Industry, the Hon Christopher Pyne MP, today announced a new research agreement with industry to explore innovative technologies for protecting Australian Defence Force aircraft against missile threats.

Minister Pyne said this five-year agreement with Chemring Australia was signed in Adelaide today as part of the Defence Science and Technology (DST) Group Partnerships Week, and was a big step towards improving the countermeasures deployed to protect our aircraft.

“Chemring Australia and DST Group will explore capabilities and advanced techniques for the manufacture of high performance countermeasures that hide aircraft from radar detection and deflect heat-seeking missiles,” Minister Pyne said.

“The research will also examine the use of more efficient manufacturing technologies, such as resonant acoustic mixing, and novel concepts for pyrotechnic device.

“This partnership will allow the development of an advanced flare capability to provide protection against increasingly sophisticated missile systems.

“I welcome these agreements which are designed to give Defence a capability edge. Chemring Australia specialises in the manufacture of countermeasures, sensors, and energetic systems.”

Partnerships Week is an annual external engagement event open to invited representatives from industry, academia, research agencies, Defence and stakeholders from the Science, Technology, Engineering and Mathematics community.

DST Group also leads the $730 million Next Generation Technologies Fund which complements the Defence Innovation Hub launched last year, as the core of the new Defence Innovation System outlined in the Defence Industry Policy Statement.

These two signature innovation research and development programs, together with the Centre for Defence Industry Capability, deliver on the Government’s $1.6 billion commitment to grow Australia's defence industry and innovation sector.

(DST)